KOMPAS.com - The devils are in the details adalah sebuah peribahasa yang menggambarkan, bahwa detail yang terlihat kecil dan sederhana bisa sangat berpengaruh terhadap hal yang lebih besar. Detail bisa menjadi sesuatu sangat penting. Hal tersebut juga berlaku di dunia pendidikan.
 |
| FOTO: M. LATIEF/KOMPAS.com |
Di dunia pendidikan, detail misalnya, adalah apa yang terjadi di dalam kelas, apa yang dibaca oleh siswa, kapasitas masing-masing guru dalam menyampaikan pembelajaran dan juga praktek pembelajaran (di dalam maupun luar kelas) itu sendiri. Itu semua sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Apa yang siswa pelajari hari ini akan membentuk pemikirannya di masa yang akan datang.
Pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (3/3/2010), Pak Nuh (Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) mengungkapkan, "Potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, karakter, intelektual, serta fisik. Semua itu harus kita integrasikan menjadi sesuatu kekuatan dari sang anak," (Kompas.com/3/3/2010).
Sebenarnya, pernyataan Mendikbud tersebut dan berbagai slogan lainnya, seperti "Pentingnya Pendidikan Karakter" tidak ada artinya saat berbagai detail dalam keseharian dunia pendidikan Indonesia tidak diperhatikan. Pemerintah juga harus memperhatikan hal ini.
Kasus seperti beredarnya Lembar Kerja Siswa (LKS) berkualitas rendah di sekolah-sekolah di Indonesia (termasuk di sekolah negeri) merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah lalai memperhatikan detail dalam kondisi pendidikan di Indonesia.
Puncak gunung es
Kasus terungkapnya materi LKS untuk siswa kelas 1 dan 2 SD mengenai "Istri Simpanan" dan "Si Angkri", yang isinya tidak mendidik, hanya puncak dari gunung es. Para pengamat dan praktisi pendidikan sudah lama tahu mengenai beredarnya LKS dan buku pelajaran yang rendah kualitasnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Mereka sudah memprotes masalah ini sejak lama, meskipun kasusnya belum terungkap seheboh sekarang.
Beberapa tahun lalu, saat Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) masih bernama Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ), sudah ada materi ajar beredar di SD di Jakarta yang berisi mengenai pentingnya pusat perbelanjaan untuk warga kota. Di dalam salah satu buku yang digunakan untuk pengajaran di dalam kelas itu tertulis:
Di dalamnya juga disebutkan berbagai nama pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.
Penggunaan bahan ajar yang sedemikian rupa sama sekali tidak membantu siswa untuk bisa menjadi lebih tercerdaskan. Kalaupun siswa ingin diajak belajar mengenai pusat perbelanjaan, seharusnya mereka diminta mewawancarai petugas kebersihan di sana, manajer, dan sebagainya. Mereka bisa diminta untuk menganalisis jam kerja berbagai pegawai serta, misalnya, perbedaan gaji yang diperoleh kedua pihak.
Kasus semacam ini terjadi semenjak lama. Apakah pemerintah tahu hal ini? Apakah Pemerintah benar-benar tahu kondisi pendidikan Indonesia di lapangan?
Beredarnya LKS dan buku pelajaran yang rendah kualitasnya sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Materi-materi semacam ini beredar di banyak sekolah di Indonesia. Lucunya, pemerintah seakan-akan kaget dengan hal ini. Mereka pikir ini adalah kasus khusus, yang tidak umum. Padahal, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Entah mereka benar-benar tidak tahu (karena tidak pernah turun ke lapangan) atau mereka memang pura-pura tidak tahu.
Memang benar, di beberapa sekolah, guru sudah bisa membuat bahan ajar sendiri. Hal seperti ini dapat kita temui di SD Hikmah Teladan Cimahi, SD Semi Palar Bandung, dan berbagai sekolah lainnya, baik sekolah negeri maupun swasta.
Tetapi, berapa persen guru yang memang memiliki kemampuan membuat bahan ajar sendiri? Apakah pemerintah memiliki database itu?
Jangankan membuat bahan ajar sendiri, sejumlah guru bahkan belum tahu caranya memilih mana bahan ajar yang memang edukatif, dan mana yang tidak. Ini dikarenakan tidak semua guru memiliki literasi yang baik.
Pada pelatihan-pelatihan yang pernah diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI), masih sering ditemui guru yang bahkan tidak membaca satu buku pun dalam sebulan. Dalam sebuah seminar IGI pada 2011 lalu, sekitar 500 orang guru mengaku tidak pernah membaca kurikulum. Mereka hanya mengandalkan buku teks yang ada. Boro-boro merancang bahan ajar sendiri!
Meskipun begitu, sebenarnya banyak di antara mereka bersemangat meningkatkan kualitas dirinya. Sayangnya, mereka tidak selalu terfasilitasi dengan baik. Untuk pemerintah sendiri, sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Apakah pemerintah benar-benar tahu kondisi pendidikan di lapangan?
Terlepas dari nilai guru pada hasil uji kompetensi guru, apakah pemerintah benar-benar tahu kapasitas guru yang sesungguhnya? Apakah pemerintah tahu bahwa masih banyak guru yang tidak bisa membuat bahan ajar sendiri?
Merasa sudah berbuat sesuatu
Memang, pemerintah sudah merasa "berbuat sesuatu" dengan menyeleksi berbagai buku pelajaran melalui Pusat Kurikulum dan Buku Kementerian Pendidikan Nasional (Puskurbuk). Tentu hal ini patut kita apresiasi. Tetapi, apakah hal tersebut berarti tanggung jawab pemerintah selesai? Apakah pemerintah boleh lepas tangan terhadap apa yang terjadi di dalam kelas?
Seperti diberitakan di Kompas.com (12/4/2012), Diah Hariyanti (Kepala Puskurbuk) mengatakan, "Itu bukan tanggung jawab kami karena LKS diedarkan tanpa harus melewati seleksi Puskurbuk".
Tampaknya, yang dilupakan pemerintah adalah bahwa pemerintah terdiri dari berbagai komponen. Puskurbuk hanyalah salah satu komponen dari pemerintah. Baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas Pendidikan Tingkat Kota, Pengawas Sekolah, sampai guru-guru (khususnya yang bergelar PNS), juga merupakan bagian dari pemerintah. Dalam hal ini, mereka bertugas melayani peserta didik sebaik-baiknya, agar semua peserta didik bisa menjadi lebih cerdas dan berkembang potensinya. Nah, apakah pemerintah benar-benar melakukan ini?
Lalu, di mana fungsi pengawas sekolah?
Sebenarnya di dalam sistem pendidikan Indonesia yang sekarang ada fungsi pengawas. Pengawas ini seharusnya bisa berperan banyak untuk mencegah penggunaan bahan ajar yang rendah kualitasnya. Mereka harus memeriksa berbagai dokumen pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan bahan ajar untuk guru.
Tak hanya itu. Mereka juga harus melakukan observasi untuk menilai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Kalau observasi, analisa, dan hasil evaluasi mengenai KBM dilakukan secara benar, kasus seperti penggunaan LKS "Istri Simpanan" bisa dihindari.
Setidaknya, pengawas seharusnya tahu sekolah mana yang masih menggunakan LKS atau buku pelajaran yang rendah mutunya. Mereka harus merekomendasikan buku lebih berkualitas dan malah seharusnya membantu meningkatkan kualitas guru, sehingga mereka bisa membuat bahan ajar sendiri.
Di sisi lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional harus mulai membuka mata. Mereka harus mulai mengumpulkan data base berupa berbagai kondisi pendidikan di Indonesia (bukan hanya sekolah yang bagus), mengevaluasi kinerja pengawas sekolah, serta membantu meningkatkan kapasitas guru agar bisa menyeleksi dan membuat bahan ajar sendiri, yang bersifat edukatif tentunya!
Pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (3/3/2010), Pak Nuh (Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) mengungkapkan, "Potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, karakter, intelektual, serta fisik. Semua itu harus kita integrasikan menjadi sesuatu kekuatan dari sang anak," (Kompas.com/3/3/2010).
Sebenarnya, pernyataan Mendikbud tersebut dan berbagai slogan lainnya, seperti "Pentingnya Pendidikan Karakter" tidak ada artinya saat berbagai detail dalam keseharian dunia pendidikan Indonesia tidak diperhatikan. Pemerintah juga harus memperhatikan hal ini.
Kasus seperti beredarnya Lembar Kerja Siswa (LKS) berkualitas rendah di sekolah-sekolah di Indonesia (termasuk di sekolah negeri) merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah lalai memperhatikan detail dalam kondisi pendidikan di Indonesia.
Puncak gunung es
Kasus terungkapnya materi LKS untuk siswa kelas 1 dan 2 SD mengenai "Istri Simpanan" dan "Si Angkri", yang isinya tidak mendidik, hanya puncak dari gunung es. Para pengamat dan praktisi pendidikan sudah lama tahu mengenai beredarnya LKS dan buku pelajaran yang rendah kualitasnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Mereka sudah memprotes masalah ini sejak lama, meskipun kasusnya belum terungkap seheboh sekarang.
Beberapa tahun lalu, saat Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) masih bernama Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ), sudah ada materi ajar beredar di SD di Jakarta yang berisi mengenai pentingnya pusat perbelanjaan untuk warga kota. Di dalam salah satu buku yang digunakan untuk pengajaran di dalam kelas itu tertulis:
"Dibangunnya pusat perbelanjaan yang non-tradisional (moderen) merupakan kebutuhan warga kota. Warga kota menghendaki keamanan dan kenyamanan berbelanja. Di kota-kota seperti Jakarta banyak dibangun pasar swalayan (supermarket). Pasar swalayan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbelanja di pasar swalayan akan merasa aman dan nyaman. Tempatnya bersih sejuk, serta pelayanannya memuaskan. Di sana tidak terjadi permainan harga sehingga pembeli tidak merasa dirugikan,"
Di dalamnya juga disebutkan berbagai nama pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.
"Tempat perbelanjaan moderen di Jakarta, misalnya Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, Plaza Senayan di Jakarta Pusat, Pasaraya Manggarai di Jakarta Selatan, dan Supermarket Hero,"
Penggunaan bahan ajar yang sedemikian rupa sama sekali tidak membantu siswa untuk bisa menjadi lebih tercerdaskan. Kalaupun siswa ingin diajak belajar mengenai pusat perbelanjaan, seharusnya mereka diminta mewawancarai petugas kebersihan di sana, manajer, dan sebagainya. Mereka bisa diminta untuk menganalisis jam kerja berbagai pegawai serta, misalnya, perbedaan gaji yang diperoleh kedua pihak.
Kasus semacam ini terjadi semenjak lama. Apakah pemerintah tahu hal ini? Apakah Pemerintah benar-benar tahu kondisi pendidikan Indonesia di lapangan?
Beredarnya LKS dan buku pelajaran yang rendah kualitasnya sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Materi-materi semacam ini beredar di banyak sekolah di Indonesia. Lucunya, pemerintah seakan-akan kaget dengan hal ini. Mereka pikir ini adalah kasus khusus, yang tidak umum. Padahal, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Entah mereka benar-benar tidak tahu (karena tidak pernah turun ke lapangan) atau mereka memang pura-pura tidak tahu.
Memang benar, di beberapa sekolah, guru sudah bisa membuat bahan ajar sendiri. Hal seperti ini dapat kita temui di SD Hikmah Teladan Cimahi, SD Semi Palar Bandung, dan berbagai sekolah lainnya, baik sekolah negeri maupun swasta.
Tetapi, berapa persen guru yang memang memiliki kemampuan membuat bahan ajar sendiri? Apakah pemerintah memiliki database itu?
Jangankan membuat bahan ajar sendiri, sejumlah guru bahkan belum tahu caranya memilih mana bahan ajar yang memang edukatif, dan mana yang tidak. Ini dikarenakan tidak semua guru memiliki literasi yang baik.
Pada pelatihan-pelatihan yang pernah diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI), masih sering ditemui guru yang bahkan tidak membaca satu buku pun dalam sebulan. Dalam sebuah seminar IGI pada 2011 lalu, sekitar 500 orang guru mengaku tidak pernah membaca kurikulum. Mereka hanya mengandalkan buku teks yang ada. Boro-boro merancang bahan ajar sendiri!
Meskipun begitu, sebenarnya banyak di antara mereka bersemangat meningkatkan kualitas dirinya. Sayangnya, mereka tidak selalu terfasilitasi dengan baik. Untuk pemerintah sendiri, sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Apakah pemerintah benar-benar tahu kondisi pendidikan di lapangan?
Terlepas dari nilai guru pada hasil uji kompetensi guru, apakah pemerintah benar-benar tahu kapasitas guru yang sesungguhnya? Apakah pemerintah tahu bahwa masih banyak guru yang tidak bisa membuat bahan ajar sendiri?
Merasa sudah berbuat sesuatu
Memang, pemerintah sudah merasa "berbuat sesuatu" dengan menyeleksi berbagai buku pelajaran melalui Pusat Kurikulum dan Buku Kementerian Pendidikan Nasional (Puskurbuk). Tentu hal ini patut kita apresiasi. Tetapi, apakah hal tersebut berarti tanggung jawab pemerintah selesai? Apakah pemerintah boleh lepas tangan terhadap apa yang terjadi di dalam kelas?
Seperti diberitakan di Kompas.com (12/4/2012), Diah Hariyanti (Kepala Puskurbuk) mengatakan, "Itu bukan tanggung jawab kami karena LKS diedarkan tanpa harus melewati seleksi Puskurbuk".
Tampaknya, yang dilupakan pemerintah adalah bahwa pemerintah terdiri dari berbagai komponen. Puskurbuk hanyalah salah satu komponen dari pemerintah. Baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas Pendidikan Tingkat Kota, Pengawas Sekolah, sampai guru-guru (khususnya yang bergelar PNS), juga merupakan bagian dari pemerintah. Dalam hal ini, mereka bertugas melayani peserta didik sebaik-baiknya, agar semua peserta didik bisa menjadi lebih cerdas dan berkembang potensinya. Nah, apakah pemerintah benar-benar melakukan ini?
Lalu, di mana fungsi pengawas sekolah?
Sebenarnya di dalam sistem pendidikan Indonesia yang sekarang ada fungsi pengawas. Pengawas ini seharusnya bisa berperan banyak untuk mencegah penggunaan bahan ajar yang rendah kualitasnya. Mereka harus memeriksa berbagai dokumen pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan bahan ajar untuk guru.
Tak hanya itu. Mereka juga harus melakukan observasi untuk menilai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Kalau observasi, analisa, dan hasil evaluasi mengenai KBM dilakukan secara benar, kasus seperti penggunaan LKS "Istri Simpanan" bisa dihindari.
Setidaknya, pengawas seharusnya tahu sekolah mana yang masih menggunakan LKS atau buku pelajaran yang rendah mutunya. Mereka harus merekomendasikan buku lebih berkualitas dan malah seharusnya membantu meningkatkan kualitas guru, sehingga mereka bisa membuat bahan ajar sendiri.
Di sisi lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional harus mulai membuka mata. Mereka harus mulai mengumpulkan data base berupa berbagai kondisi pendidikan di Indonesia (bukan hanya sekolah yang bagus), mengevaluasi kinerja pengawas sekolah, serta membantu meningkatkan kapasitas guru agar bisa menyeleksi dan membuat bahan ajar sendiri, yang bersifat edukatif tentunya!
----------------------------
*Oleh: Oleh Dhitta Puti Sarasvati (Direktur Riset dan Pengembangan Program Ikatan Guru Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar